Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

 

2. Sekretaris
Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Sekretariat menjalankan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
b. perumusan kebijakan umum Dinas;
c. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang pengelolaan keuangan;
d. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana dan sarana serta hubungan masyarakat;
e. pelayanan administratif dan fungsional;
f. penyusunan rencana strategis Dinas;
g. penyusunan rencana kerja dan kinerja tahunan Dinas;
h. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas;
i. penyusunan penetapan kinerja Dinas;
j. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
k. penyusunan rencana kerja sama;
l. penyusunan pedoman operasional standar pelayanan minimal;
m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
n. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
o. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat.

Sekretariat membawahi:
A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
B. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

 

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;
c. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pengembangan pegawai;
e. menyelenggarakan analisis jabatan;
f. mengelola tata usaha kepegawaian;
g. menganalisis beban kerja;
h. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
i. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
j. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
k. melaksanakan koorDinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
l. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
m. mengelola urusan rumah tangga;
n. mengelola prasarana dan sarana;
o. mengelola perpustakaan;
p. melaksanakan hubungan masyarakat;
q. mengelola perjalanan Dinas;
r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

 

B. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. menyusun rancangan kebijakan umum Dinas;
c. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data;
d. mengelola sistem informasi di bidang keuangan;
e. melaksanakan pelayanan data dan informasi pembangunan di bidang keuangan;
f. menyusun rencana umum Dinas;
g. menyusun rencana strategis Dinas;
h. menyusun rencana kerja dan kinerja tahunan Dinas;
i. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
j. menyusun penetapan kinerja;
k. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
l. menyusun rencana pedoman operasional standar pelayanan minimal;
m. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
n. melaksanakan pemantauan kegiatan Dinas;
o. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan Dinas;
p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
q. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
r. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
s. menyiapkan rencana anggaran Dinas;
t. mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan Dinas;
u. menyiapkan bahan perhitungan anggaran Dinas;
v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

 

3. Bidang Fungsi 1 (Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas)
Bidang Fungsi 1 (Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas) memiliki tugas pokok:
(1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
(2) Penyusunan dokumen RPPLH;
(3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
(4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
(5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
(6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
(7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
(8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
(9) Penyusunan NSDA dan LH;
(10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
(11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
(12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
(13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
(14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
(15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
(16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
(17) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
(18) KoorDinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
(19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
(20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
(21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
(22) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
(23) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(24) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
(25) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
(26) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
(27) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
(28) Sosialisasi tata cara pengaduan;
(29) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(30) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
(31) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
(32) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
(33) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
(34) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
(35) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(36) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
(37) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
(38) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(39) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(40) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(41) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
(42) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
(43) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(44) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
(45) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
(46) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
(47) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
(48) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
(49) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
(50) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
(51) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
(52) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
(53) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
(54) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
(55) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
(56) Pengembangan jenis penghargaan LH;
(57) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
(58) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
(59) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
(60) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

 

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas membawahi:
a. Sub Bidang / Seksi 1
a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Penyusunan dokumen RPPLH;
c. KoorDinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. KoorDinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. Penyusunan NSDA dan LH;
j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
r. KoorDinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
u. Pelaksanaan proses izin lingkungan.

 

b. Sub Bidang / Seksi 2
a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
m. Pembentukan tim koorDinasi penegakan hukum lingkungan;
n. Pembentukan tim monitoring dan koorDinasi penegakan hokum;
o. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
p. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
q. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

 

c. Sub Bidang / Seksi 3
a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

 

4. Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran)

Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran) memiliki tugas pokok:
(1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
(2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
(3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
(4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
(5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
(6) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
(7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
(8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
(9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
(10) KoorDinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
(11) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
(12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
(13) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
(14) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
(15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
(16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
(17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
(18) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
(19) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
(20) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
(21) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha);
(22) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha);
(23) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
(24) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
(25) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
(26) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
(27) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
(28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
(29) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
(30) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
(31) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
(32) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
(33) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
(34) Penentuan baku mutu lingkungan;
(35) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
(36) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
(37) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
(38) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
(39) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
(40) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
(41) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
(42) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
(43) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
(44) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
(45) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
(46) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
(47) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
(48) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
(49) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
(50) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
(51) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
(52) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
(53) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
(54) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
(55) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
(56) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
(57) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

 

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran membawahi:
a. Sub Bidang / Seksi 1
a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
j. KoorDinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha); dan
v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha).
w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

 

b. Sub Bidang / Seksi 2
a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
c. Penentuan baku mutu lingkungan;
d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

c. Sub Bidang / Seksi 3
a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

 

5. UPT Laboratorium Lingkungan
UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaa pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP Laboratorium Lingkungan.
Dalam melaksananakan tugas pokok di atas, UPT. Laboratorium Lingkungan menyelenggakan fungsi:
1) Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
2) Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel.
3) Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.
4) Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
5) Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan.
6) Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.
7) Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
8) Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
9) Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
10) Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi.
11) Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
12) Penanganan pengaduan hasil pengujian.
13) Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan.
14) Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
15) Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak.
16) Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.
Bagikan ke