Upaya Pengelolaan Lingkungan di Buru Selatan

Keberadaan sumber daya alam memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan social budaya dan fungsi, ekologis atau sistem penyangga kehidupan. Fungsi ekonomi maksudnya adalah sumberdaya alam menyediakan beragam materi dan energi yang dibutuhkan untuk menunjang kelangsungan proses produksi. Sedangkan fungsi sosial/budaya berkaitan dengan keberadaannya sebagai media sebagian masyarakat dalam berinteraksi antar kelompok sosial maupun dengan sistem kepercayaan dengan Tuhannya atau mempunyai fungsi psychophysiologic (sebagai insprasi sumber kepercayaan dan aktifitas religius), educational and scientific services (penelitian dan pendidikan lingkungan) serta source of land and living space (sumber lahan dan tempat tinggal suku-suku tertentu). Fungsi ekologis, berkaitan dengan berbagai komponen lingkungan yang membentuk ekosistem dan keseimbangannya diperlukan dalam menjaminkan berbagai aktivitas kehidupan makhluk hidup.

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah tersebut timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi maka pada akhirnya berdampak pada terganggunya kesejahteraan manusia.

Sejalan dengan laju pembangunan nasional, permasalahan lingkungan hidup yang sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan.

Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha maupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Dengan kata lain masalah lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan atau proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundang-undangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan hidup telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi senyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor di daerah.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk pengelolaan lingkungan adalah:

1. Rehabilitasi Lingkungan

Berbagai upaya untuk merehabilitasi lingkungan yang sebagian telah mengalami kerusakan belum dilakukan oleh Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2015 dan 2016, disebabkan oleh karena keterbatasan anggaran. Namun, pada tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan telah melaksanakan salah satu upaya perbaikan lingkungan yakni membuat sumur resapan di Kecamatan Waesama dan Leksula.

Dengan adanya penerapan kegiatan sumur resapan dan TPS sementara ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestrian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan dasar dalam menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan terutama dalam meningkatkan derajat dan kesehatan masyarakat yang optimal nantinya.

 

2. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pengawasan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Rencana usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL harus menyusun dokumen UKL-UPL/DPLH atau SPPL. Mewajibkan pembuatan dokumen lingkungan adalah sarana dalam melaksanakan pengendalian lingkungan yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan upaya pengelolaan lingkungan.

Pada tahun 2015 di Kabupaten Buru Selatan telah menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL sebanyak 1 Rekomendasi untuk kegiatan bendungan irigasi. Untuk meningkatkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan, pada tahun 2015 dilakukan kegiatan pengawasan terhadap 39 usaha/kegiatan. Hasil pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL menunjukkan seluruh 39 kegiatan telah cukup melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hasil pengawasan baik artinya usaha/kegiatan telah melakukan pengelolaan, melakukan pemantauan (swapantau) serta melaporkan hasil pelaksanaan secara rutin sesuai yang tertuang di dalam dokumen lingkungan. Usaha yang hasil pengawasannya cukup berarti telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, namun belum rutin melaporkan hasil pelaksanaan tersebut ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan. Sedangkan usaha/kegiatan yang hasil pengawasannya kurang artinya pengelolaan sudah dilakukan hanya sebagian, tidak benar cara pengelolaanya, namun pemantauan serta pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan belum dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan. Mengingat hasil pengawasan sebagian besar masih cukup, maka pada tahun 2016 dilakukan sosialisasi peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

 

3. Penegakan Hukum

Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :

  • Regulasi (Peraturan Daerah) tentang lingkungan hidup.
  • Penguatan kelembagaan lingkungan hidup.
  • Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
  • Sosialisasi dan pendidikan tentang peraturan perundang-undangan serta pengetahuan lingkungan hidup.
  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan
  • Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
  • Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
  • Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

 

4. Peran serta masyarakat

Keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup merupakan mitra yang baik dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Akan tetapi, Kabupaten Buru Selatan belum mempunyai LSM atau kelompok masyarakat peduli lingkungan. Padahal LSM bisa berperan menjadi pendukung bagi masyarakat baik dalam menggerakkan pengembangan pengelolaan lingkungan, penanganan permasalahan lingkungan maupun memberikan pendampingan berupa fasilitasi dalam berbagai hal. Bagi Pemerintah Daerah, keberadaan LSM juga akan memberikan kritik, saran, masukan baik dalam penyelesaian permasalahan lingkungan maupun dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari peran serta masyarakat. Masyarakatlah aktor yang paling penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik berupa kegiatan fisik.

Bagikan ke

Author: Dinas Lingkungan Hidup

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fourteen − four =